Dunia IT

Gagasan untuk membangun sebuah Sistem Informasi Nasional sebenarnya sudah mulai ada pada era 1997-an ketika telematika masih menjadi wilayah proyek Departemen Dalam Negeri. Cikal bakal Sistem Informasi back office pemerintahan beberapa diantaranya sudah dirintis, seperti Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Informasi Perlengkapan/inventaris dan Sistem Informasi monografi.

Definisi SISFONAS adalah sebagai upaya “Pengelolaan Sistem Informasi di seluruh tingkat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan yang efektif dan efisien kepada Masyarakat“ dimana pengelolaan dalam arti kata dimaksud memiliki batasan sebagai berikut:

• Batasan pengelolaan adalah menyangkut integrasi sistem informasi antar lembaga baik pusat maupun daerah;
• Pengelolaan menyangkut struktur data primer dan derivative yang menjadi data bersama yang dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi baik bersifat unilateral maupun multilateral;
• Pengelolaan sistem tidak akan menyentuh sistem didalam intra lembaga suatu instansi;
• Pengelolaan sistem berarti memberikan dukungan teknis kepada setiap instansi melalui lembaga internal instansi yang ditunjuk oleh setiap lembaga untuk bertindak sebagai Chief Information Officer;

Dewasa ini, Sistem Informasi Nasional di Indonesia belum berkembang dengan baik, dimana landasan kebijakan tentang konsep ini dirasakan belum jelas pula. Di samping itu, masih terdapatnya perbedaan pandang mengenai teknologi informasi diantara pengguna sistim informasi dan komunikasi, juga belum terciptanya good governance, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Hal tersebut di atas kiranya perlu mendapat perhatian dari segenap komponen bangsa dalam era otonomi daerah ini untuk lebih meningkatkan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta memantapkan sistem manajemen yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan nasional. Karena untuk pencapaian suatu tujuan tertentu diperlukan adanya suatu keterpaduan upaya dalam suatu sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan bersifat nasional.

Simnas merupakan salah satu dari instumental input dalam sistem pembangunan nasional guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Inti dari Simnas adalah terciptanya tatanan pengambilan keputusan berkewenangan yang merupakan fungsi manajerial yang dimulai dari proses pengolahan pendapat masyarakat, proses pengolahan pendapat/tanggapan politik yang muncul, yang kemudian melalui proses pengolahan tertentu akan menghasilkan aturan, norma, pedoman dalam bentuk administratif yang merupakan kebijakan umum untuk memudahkan dalam pelaksanaan agar tercipta tertib administrasi, tertib politik dan tertib sosial, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna yang diinginkan.